GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PREVIEW

Baru-baru ini istilah “pemerintahan” dan ” tata pemerintahan yang baik” semakin digunakan dalam literatur pembangunan.  Pemerintahana yang Buruk  semakin dianggap sebagai salah satu akar penyebab segala kejahatan dalam masyarakat kita. Mayoritas donor dan lembaga keuangan internasional semakin mendasarkan bantuan dan pinjaman dengan syarat bahwa reformasi yang memastikan ” tata pemerintahan yang baik” dilakukan.

Konsep “pemerintahan” bukanlah sesuatu yang  baru. Usianya  sama tuanya dengan peradaban manusia. Secara sederhana “governance” berarti: proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). Pemerintahan (goverment)  dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti  pengelolaan perusahaan, pemerintahan internasional, pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal.
Pemerintah adalah salah satu aktor dalam pemerintahan. Aktor lain yang terlibat dalam pemerintahan bervariasi, tergantung pada tingkat pemerintah yang sedang dibahas. Di daerah pedesaan, misalnya, aktor lain mungkin termasuk tuan tanah berpengaruh, asosiasi petani, koperasi, LSM, lembaga penelitian, tokoh agama, lembaga keuangan partai politik, militer dll Situasi di wilayah perkotaan jauh lebih kompleks. Gambar 1 menyediakan interkoneksi antar aktor yang terlibat dalam pemerintahan perkotaan. Pada tingkat nasional, di samping aktor di atas, media, pelobi, donor internasional, perusahaan multi-nasional, dll mungkin memainkan peran dalam pengambilan keputusan atau dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Semua aktor-aktor lain dari pemerintah dan militer dikelompokkan bersama sebagai bagian dari masyarakat “sipil.” Di sejumlah negara di samping masyarakat sipil, sindikat kejahatan terorganisir juga mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya di daerah perkotaan dan di tingkat nasional.

Demikian pula struktur pemerintahan formal adalah salah satu sarana yang tiba pada keputusan dan diimplementasikan. Pada tingkat nasional, struktur informal pengambilan keputusan, seperti “lemari dapur” atau penasihat informal mungkin ada. Di daerah perkotaan, sindikat kejahatan terorganisir seperti “tanah Mafia” dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Di beberapa daerah pedesaan keluarga lokal yang kuat dapat membuat atau mempengaruhi keputusan-keputusan. Tersebut, pengambilan keputusan informal seringkali merupakan hasil dari praktek korupsi atau menyebabkan praktek-praktek korupsi.


GOOD GOVERNANCE

Good governance memiliki 8 karakteristik besar. Antara lain  adalah partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif, dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum. Hal ini menjamin bahwa korupsi diminimalkan, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga responsif terhadap kebutuhan sekarang dan masa depan masyarakat.

Aturan Hukum

Pemerintahan yang baik membutuhkan kerangka kerja hukum yang adil yang tidak memihak ditegakkan. Hal ini juga memerlukan perlindungan penuh hak asasi manusia, terutama yang minoritas. Netral penegakan hukum memerlukan pengadilan yang independen dan polisi tidak memihak dan tidak rusak.

Transparansi
Transparansi berarti bahwa keputusan yang diambil dan penegakannya dilakukan dengan cara yang mengikuti aturan-aturan dan peraturan. Ini juga berarti informasi yang tersedia secara gratis dan langsung dapat diakses oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut dan penegakannya. Ini juga berarti bahwa informasi yang cukup tersedia dan yang disediakan dalam bentuk yang mudah dimengerti dan media.

Responsif
Good governance mensyaratkan bahwa lembaga-lembaga dan berusaha melayani semua stakeholder dalam jangka waktu yang wajar.

Berorientasi pada konsensus
Pemerintahan yang baik memerlukan mediasi dari kepentingan yang berbeda dalam masyarakat untuk mencapai konsensus yang luas di untuk kepentingan seluruh masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dicapai. Hal itu juga memerlukan perspektif luas dan jangka panjang atas apa yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan dan bagaimana untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Hal ini hanya dapat hasil dari pemahaman tentang konteks historis, budaya dan ocial dari sebuah masyarakat tertentu.


EKUITAS DAN KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan masyarakat tergantung pada Kepastian bahwa seluruh anggotanya merasa bahwa mereka memiliki saham di dalamnya dan tidak merasa tersisihkan dari mainstream masyarakat. Hal ini memerlukan semua kelompok, tapi terutama yang paling rentan, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Good Governance mensyaratkan bahwa setiap hal yang telah dan akan dihasilkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat harus bisa dipastikan tersalurkan secara tepat guna (sesuai dengan tujuan) dan tepat sasaran (efektif) dan sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan (efisiensi)

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kebutuhan utama dari pemerintahan yang baik. Bukan hanya lembaga pemerintah tetapi juga sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus bertanggung jawab kepada publik dan stakeholder kelembagaan mereka. Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa bervariasi tergantung pada apakah keputusan atau tindakan yang diambil bersifat internal atau eksternal bagi suatu organisasi atau lembaga. Pada umumnya suatu organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang akan terpengaruh oleh keputusan atau tindakan. Akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa transparansi dan aturan hukum.

Inspiera yang sejak berdirinya memiliki fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kapasitas SDM (capacity building) berorientasi pada solusi terhadap setiap tantangan yang dihadapi terhadap entitas bisnis dan pemerintahan, menyusun sebuah program yang kami sebut dengan Capacity Building Programme khusus kami persembahkan untuk kalangan birokrasi pemerintahan, instansi pemerintahan dan angota Dewan di DPR RI dan atau pun DPRD tingkat propinsi dan daerah.

INVESTASI PELATIHAN

Untuk bentuk pelatihan tersebut diperlukan investasi sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Orang

(Keterangan : Minimal peserta 50 orang)

Fasilitas yang akan diperoleh:

-       Trainer berkapasitas nasional

-       Asisten Trainer

-       Outbound and Indoor Session

-       Transportasi bus

-       Dokumentasi

-       Akomodasi berupa penginapan di Hotel Kusuma Agro Wisata / Hotel Purnama / Hotel Kartika Wijaya /Hotel Selecta / Hotel Grandtrawas/Blessing Hills) selama 2 hari 1 malam, makan 3 kali dan coffee break 2 kali.

-       Training simulation tools

-       Kaos sejumlah peserta

-       Spanduk selamat datang

PENUTUP

Kami berharap penawaran ini sesuai dengan harapan dan mampu memberikan gambaran atas solusi yang dapat kami berikan. Kami membuka diri untuk membicarakan penawaran ini lebih lanjut, untuk itu kami harap Bapak/Ibu tidak segan untuk menyampaikan permintaan presentasi dari kami. Semoga keberkahan dan kesuksesan bersama Anda selalu.

PT. INSPIERA SINERGI INDONESIA